Administrator

Admin

Terakhir diupdate:

September 3, 2025

Jumlah SKS:

3 SKS

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Ekonomi Politik membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang model analisis interaksi kompleks antara faktor ekonomi dan politik, mengintegrasikan berbagai teori ekonomi politik  secara kritis, serta membangun argumentasi akademik yang komprehensif mengenai hubungan institusi politik dan ekonomi dalam pembentukan kebijakan pembangunan. Mahasiswa juga diarahkan untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap stabilitas ekonomi dan dinamika politik, serta mengembangkan solusi alternatif berbasis analisis kasus, perbandingan kebijakan global, dan diskusi kolaboratif di kelas. Selain itu, mata kuliah ini menekankan pada keterampilan menghasilkan laporan analisis dan presentasi yang sistematis, inovatif, serta komunikatif mengenai pengaruh kebijakan fiskal, moneter, dan investasi asing terhadap ekonomi politik nasional dengan mempertimbangkan implikasi sosial maupun politik.


  • Pokok Bahasan / Bahan Kajian
  • Beberapa bahan kajian studi kasus yang dibahas dalam mata kuliah ini antara lain:

    1. Ekonomi Politik UMKM di Pedesaan → membahas peran UMKM dalam pembangunan desa, hambatan struktural, serta relasi dengan kebijakan pemerintah.

    2. Food Estate dan Politik Ketahanan Pangan berbasis Program Makanan Bergizi Gratis → mengkaji intervensi negara dalam sektor pangan serta implikasi politik dari program sosial-ekonomi.

    3. Politik Anggaran Dana Desa → menelaah alokasi, distribusi, dan pengawasan anggaran desa sebagai arena tarik-menarik kepentingan politik.

    4. Oligarki dalam Pertambangan Indonesia → mengkritisi relasi kekuasaan, pengelolaan sumber daya alam, serta isu keadilan sosial dan keberlanjutan.

    5. IKN Nusantara → menganalisis pembangunan ibu kota baru dari sisi anggaran, kepentingan politik DPR, pemerintah daerah, dan aktor politik.

    6. Kenaikan Pajak Daerah oleh Bupati → mengkaji dampak ekonomi politik dari kebijakan fiskal lokal terhadap masyarakat.

    7. Politik Subsidi BBM → membahas dilema kebijakan energi antara kepentingan rakyat, fiskal negara, dan tekanan politik.

    8. Politik Harga Komoditas Sawit → menganalisis dinamika pasar global, kebijakan ekspor-impor, serta dampak pada petani dan perusahaan besar.

    9. Buruh Migran, Remitansi, dan Naturalisasi Warga Negara → mengkaji kontribusi remitansi terhadap ekonomi nasional dan isu politik kewarganegaraan.

    10. Freeport dan Politik Ekonomi Nasional → membedah relasi antara perusahaan multinasional, pemerintah, dan kepentingan nasional.

    11. Perang Dagang AS–China dan Dampaknya ke Indonesia → menganalisis implikasi geopolitik dan ekonomi global terhadap kebijakan dalam negeri.

    12. Kontroversi Impor Beras → membahas konflik kepentingan antara petani lokal, kebijakan impor, dan ketahanan pangan nasional.

  • Pustaka
    • 1. Paramadina Public Policy Institute. (2024). Kredit Usaha Rakyat (KUR): Evaluasi & rekomendasi kebijakan. [Policy book].
    • 2. Nurjaman, Y., & Sucipto, H. (2022). Analisis efektivitas penyaluran KUR Mikro pada pelaku UMKM di Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Akuntansi & Keuangan.
    • 3. Society. (2023). Strategi pemasaran sarung tenun Troso Jepara oleh UMKM Winda Collection. Society, 11(2).
    • 4. Mongabay Indonesia. (2024). Evaluasi program food estate: capaian dan masalah.
    • 5. Pemerintah RI. (2025). Program Makanan Bergizi Gratis: pedoman & skema pembiayaan (dokumen kebijakan/penjelasan resmi).
    • 6. DJPK Kemenkeu. (2024). Rincian Dana Desa per Desa TA 2025 (Rp71 triliun).
    • 7. DJPK Kemenkeu. (2024). Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2025.
    • 8. DPR RI. (2024). Laporan Kinerja 2023–2024 (UU 3/2024 perubahan UU Desa; pengaturan porsi Dana Desa).
    • 9. Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press. (Bab Indonesia).
    • 10. Robison, R., & Hadiz, V. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. Routledge.
    • 11. Seknas FITRA. (2023). Beban berlapis anggaran pemindahan IKN (analisis skema pembiayaan Rp466 triliun indikatif).
    • 12. Otorita IKN. (2025). Usulan efisiensi anggaran OIKN 2025 disetujui Komisi II DPR RI (DIPA & pemangkasan).
    • 13. Kemendagri (JSKP). (2024). Analisis kesiapan anggaran & pembiayaan Indonesia untuk IKN (artikel jurnal kebijakan).
    • 14. DPRD Jateng. (2024). Kajian dampak UU No. 1/2022 (HKPD) terhadap regulasi daerah (basis kewenangan & tarif pajak daerah).
    • 15. KPPOD. (2025). RAPBN 2026 & dinamika TKD: implikasi ke fiskal daerah (konteks fiskal daerah vs layanan publik).
    • 16. Pemberitaan studi kasus kenaikan PBB-P2/retribusi oleh kepala daerah & dampak sosial (kompilasi).
    • 17. Kementerian Keuangan. (2024). APBN KiTa Desember 2024 (realisasi subsidi energi, BBM/LPG/listrik).
    • 18. PMK 2/2024. Pelaksanaan subsidi &/atau kompensasi energi (dasar hukum) datacenter.ortax.org.
    • 19. INDEF. (2023). Dampak subsidi BBM & LPG 3 kg terhadap kemiskinan (microsimulation SUSENAS 2022).
    • 20. World Bank/KNOMAD. (2024–2025). Migration & Remittances data: Indonesia (data remitansi).
    • 21. BP2MI/BPS. (2024–2025). Statistik PMI & remitansi (laporan resmi).
    • 22. Kementerian ESDM. (2018). Divestasi 51% saham Freeport & paket IUPK (smelter, stabilitas investasi).
    • 23. Reuters. (2024–2025). Smelter Gresik & Izin Ekspor Lonsentrat; dinamika pascakebakaran 2024/2025.
    • 24. Freeport-McMoRan. (2024). Commences Commissioning of New Indonesian Smelter (Manyar, Gresik); PTFI media update (2025).
    • 25. LPEM UI. (2025). Kuliah umum & Analisis Dampak Trade War terhadap Ekonomi Indonesia
    • 26. ERIA. (2023). Effects of the US–China trade war on supply chains.
    • 27. Economic & Finance in Indonesia (UI). (2023). Impact of U.S.-China tariff war on trade & investment in developing countries.
    • 28. Financial Times. (2025). How Asia is coping with Trump’s tariffs.
    • 29. DetikNews. (2024). KPK analisis dugaan mark-up harga impor beras oleh Bapanas/Bulog.
    • 30. Kementerian Keuangan. (2025). Informasi APBN 2025 (kerangka belanja pangan & cadangan beras pemerintah).
    • 31. ANTARA. (2025). Penyaluran Dana Desa & kaitannya dengan program ketahanan pangan desa (konteks pembiayaan pangan lokal).
    • Oatley, Thomas. (2019). International Political Economy (6th ed.). New York, United States of America: Routledge.Retrieved July 23, 2022
    • Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development 13th Edition. London: Pearson Education. 

    • RPS
    • Proyektor
    • Laptop
    • Slide Presentasi
    • Lembar Kerja Tugas Mahasiswa

    dosen-ekonomi-politik
    Achmad Room Fitrianto, SE, MEI, MA, Ph.D
    197706272003121002
    dosen-ekonomi-politik
    Muhammad Yusuf Aria Widjaja, SEI., ME.
    FEBI18115
    Preview
    • Koordinator :
      -
    • Dosen Pengajar :2
    • Durasi :1 Semester