Mata kuliah hukum ketenagakerjaan termasuk mata kuliah wajib program studi Hukum dengan kode mata kuliah HKM121122. Mata kuliah hukum ketenagakerjaan pada program studi Hukum memiliki bobot SKS 3 (tiga) SKS.
1. Tujuan mempelajari
hukum ketenagakerjaan
2. Pengertian
dan Penggunaan istilah (buruh, pekerja, pegawai, karyawan, tenaga
kerja)
3. Dasar hukum ketenagakerjaan
4. Asas hukum ketenagakerjaan
5. Obyek hukum ketenagakerjaan
6. Sifat hukum ketenagakerjaan
7. Sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan (pra kemerdekaan, paska
kemerdekaan, dan era reformasi hukum)
8. Konvensi
Internasional
9. undang-undang
ketenagakerjaan
10. traktat
11. doktrin
12. kebiasaan
13. yurisprudensi
14. perjanjian
15. Pengertian perjanjian kerja
16. Unsur-Unsur dalam perjanjian kerja
17. Syarat sahnya perjanjian kerja
18. Bentuk dan jangka
waktu perjanjian kerja
19. Kewajiban para pihak
dalam perjanjian kerja
20. Berakhirnya
perjanjian kerja
21. Pengertian
upah
22. Jenis-jenis
upah
23. Dasar dan
wewenang penetapan upah minimum
24. Kebijakan
pengupahan dan pejabat yang terkait dengan pengupahan
25. Tata cara
penetapan upah minimum
26. Penyesuaian upah/kenaikan upah
27. Pengertian dan dasar hukum jaminan sosial tenagakerja
28. Sejarah
pengaturan jaminan Sosial
Tenaga Kerja
29. Filosofi Penyelenggaraan Jamsostek
30. Program
dan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja: Jaminan
kecelakaan kerja, Jaminan
31. Kematian, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,
Jaminan Hari Tua
32. Perlindungan
pekerja: Penyandang cacat, pekerja anak, dan pekerja Perempuan
33. Perlindungan
jam kerja dan waktu istirahat
33. Pengertian
dan jenis-jenis Keselamatan dan kesehatan kerja
1. Bahan Penataran Hukum Perburuhan, Kerjasama Indonesia-Belanda, (Bandung, Unpad 1989)
2. Hartono Widodo dan Judiantoro, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, (Jakarta, Rajawali, 1989)
3. Imam Supomo, Hukum Perburuhan, (Jakarta, Jambatan, 1981)
4. G Kartasaputra, Hukum Perburuhan di Indonesia berlandaskan Pancasila, (Jakarta, Bina Aksara, 1986)
5. Abdul Rahman Budiono, Hukum Perburuhan di Indonesia, (Jakarta, Rajawali, 1995)
6. Senjun Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990)
7. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019)
8. Dalinama Telaumbanua, Hukum Ketenagakerjaan (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019)
9. Devi Rahayu, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019)
10. Abdul Khakim, Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1003 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1006)
11. Abdul Khakim, Pengantar Hukum Perburuhan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1003, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1007)
12. Abdul Khakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
13. Darwan Prints, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1000).
14. H.P. Rajaguguk, Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan (Co-Determination), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1002)
15. Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. (Jakarta: Sinar Grafika 2010)
16. Lalu Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1003)
17. Zulaimi Wahab, Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1001)
1. LCD
2. PPT
3. Laptop