April 21, 2025
Peradilan di Indonesia adalah mata kuliah yang membahas sistem peradilan di Indonesia, termasuk struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip peradilan, prosedur hukum, serta peran berbagai aktor dalam sistem peradilan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana sistem peradilan beroperasi dalam praktik serta bagaimana hukum diterapkan untuk menjamin keadilan bagi masyarakat.
1. Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Acara Perdata. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
2. Badriyah Harun, S.H., 2010, Tata Cara Menghadapi Gugatan, Pustaka Yustisia; Yogyakarta.
3. H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan. 2008. Kearah Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam SEMA dan PERMA. Jakarta; Kencana.
4. A. Basiq Jalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006).
5. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: al-Hikmah, 2000).
6. Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
7. Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama, (Malang: Setara Pres, 2014).
8. Jimly Asy Syidiqi, Pengadilan Khusus, (Jakarta: tp, 2013).
9. Jono, Hukum Kepailitan, (Tangerang: Sinar Grafika, 2008),
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan, (Bandung: Mandar Maju, 1999).
11. Muladi, Penegakkan Hukum Pasca Reformasi. Artikel, Jurnal Keadilan, Vol 1 No. 3, September 2001. Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, (Malang: UMM Press, 2008),
12. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
13. Rudy A Lontoh & et. al (editor). Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni, 2001).
14. Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
15. Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundangundangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Bangsa Kita Indonesia, (Yigyakarta: Liberty, 1983).
16. Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005). 17. Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010)
18. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1993).
Laptop; proyektor; papan tulis
