Pokok Bahasan / Bahan Kajian

• Sejarah, Kedudukan beserta Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan
• Keabsahan Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif beserta Akibat Hukumnya
• Struktur Organisasi KUA beserta Kompetensi dan Kewenangannya dalam Pencatatan Perkawinan
• Prosedur Pencatatan Perkawinan (Pendaftaran Kehendak Nikah dan Pemeriksaan Nikah)
• Prosedur Pencatatan Perkawinan (Pelaksanaan Akad Nikah dan Pencatatan Nikah)
• Prosedur Taukil Wali dan Wali Hakim
• Prosedur Administrasi Terkait Izin dan Dispensasi Perkawinan
• Prosedur Pencatatan Perkawinan Campuran, Beda Agama dan Luar Negeri 
• Prosedur Pencatatan Perkawinan Bagi TNI/POLRI/PNS
• Prosedur Administrasi Terkait Cerai, Isbat, dan Rujuk di KUA 

Pustaka

• Peraturan perundang-undangan di antaranya: UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan., PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil., Perpol No. 9 Tahun 2010 jo. Perpol No. 6 Tahun 2018 Tentang  Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Permenhan No. 23 Tahun 2008 jo. Permenhan No. 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, Permenag No. 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Kantor Urusan Agama, Permenag No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Kepdirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan
• Buku, di antaranya: Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), H. M. Anwar Rachman,, et al., Hukum Perkawinan Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi (Jakarta: Kencana, 2020), Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan yang Tidak Dicatat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia; Proses dan Prosedurnya (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014) dan Zakiyatul Ulya, et al, Bunga Rampai: Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi.
• Artikel jurnal, misalnya: Zakiyatul Ulya, “Penerbitan Kartu Nikah Perspektif Maslahah”, ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2019); Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25, No. 1 (Juni, 2022); Safira Putri Cahyani, et al. “Studi Komparasi Prosedur Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia”, Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 3 (Juni, 2023); dan Salsa Devi Sisti Alifianti, et al., “Degradasi Otoritas KUA sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016”, Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 1 (Februari, 2023).

• Buku
• Papan Tulis dan Spidol
• Laptop
• LCD